| 0 comments ]

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mentargetkan 80 persen Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) di seluruh Indonesia bisa menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019 mendatang. Karena itu, pemasangan internet di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) harus segera dipercepat.

Menurutnya Menkominfo Rudiantara) mentargetkan tahun 2025 (pemasangan jaringan internet). Dia meminta agar dipercepat karena target UNBK tahun 2019 harus sudah 80 persen.

Menurutnya, pembangunan infrastuktur dan sarana prasana pendidikan di Indonesia bagian Timur menjadi salah satu daerah yang mesti diprioritaskan. Karena sebagian besar daerah Timur bahkan belum terjangkau jaringan internet sama sekali.

Pada tahun 2018 ini jumlah sekolah yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebanyak 63 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan UNBK untuk SMP pada 2017 yang sekitar 30 persen.

Namun begitu, peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK ternyata belum ditopang oleh kesiapan pemerintah. Karena nyatanya pada pelaksanan UNBK SMP tahun ini masih terjadi gangguan server.

Gangguan yang dimaksudkan itu terjadi karena kapasitas sangat over load, tahun ini menurutnya terjadi lonjakan peserta UN sangat drastis jumlah SMP yang ikut dibanding tahun lalu sehingga kapasitasnya tidak memadai yang diluar perkiraan pihaknya.

Hasil Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat tahun 2018 telah diserahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Mei 2018 yang lalu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Totok Suprayitno mengungkapkan bahwa hasil UN semakin reliabel dan dapat menjadi alat deteksi awal adanya kelemahan di dalam suatu sistem pembelajaran.

Meningkatnya reliabilitas hasil UN tersebut adalah akibat keberhasilan meminimalkan distorsi yang disebabkan oleh praktik-praktik kecurangan dalam ujian.

Sekolah dengan Indeks Integritas rendah di tahun 2017, ketika beralih ke moda komputer (UNBK) di tahun 2018, nilainya terkoreksi 28,01 poin. Sedangkan sekolah penyelenggara UNBK selama dua tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,33 poin.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sekaligus Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK) Hamid Muhammad menyampaikan perbaikan proses belajar tidak bisa dilakukan secara seragam. Pelatihan guru perlu mengakomodir ragam kebutuhan tiap satuan pendidikan dan salah satunya berdasarkan hasil analisis ujian nasional.

Nantinya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), menurutnya, dapat lebih optimal dalam merancang model dan melaksanakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan. Dinas Pendidikan perlu mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya atmosfer profesional di setiap MGMP dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) agar dapat menjadi wahana peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Adapun jumlah siswa peserta UNBK SMP/MTs tahun 2018 melonjak tajam dibandingkan tahun 2017. Sebanyak 1.977.027 (61,36%) peserta, sebelumnya hanya 1.136.739 (36,05%) peserta. Sementara itu, jumlah siswa peserta ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) SMP menurun tajam dari 2.016.443 (63,95%) peserta di tahun 2017 menjadi 1.244.880 (38,64%) peserta di tahun 2018.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan bahwa penyelenggaraan UN tingkat SMP tahun ini berjalan baik dan lancar sesuai dengan POS yang ditetapkan. "Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penyenggaraan UN baik UNBK maupun UNKP telah berjalan baik, manajemen waktu juga berjalan maksimal," jelas Bambang.

Ketua BSNP mengapresiasi praktik gotong royong dan berbagi sumber dalam pelaksanaan UNBK Tahun 2018. Peningkatan jumlah peserta UNBK merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah daerah dan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Terkait hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018 ini, dikatakan sebanyak 327,243 (97%) peserta ujian nasional dari pendidikan kesetaraan melaksanakan UNBK, dengan sebanyak 9.617 lembaga pendidikan kesetaraan. Terdapat 11 provinsi yang 100 persen menyelenggarakan moda UNBK Paket B dan Paket C yakni Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Sulawesi Barat.


Sumber:
- Kemdikbud
- republika.co.id
Read More...

| 0 comments ]

Menurut Drs. H. Muslim, M.Pd. salah seorang Pengawas SMA Provinsi Sumatera Selatan, bahwa peserta didik SMA/MA banyak yang mengeluhkan sulitnya soal UNBK, terutama pada Matematika sangat sulit, belum dipejari, soal tidak sesuai kaidah menyusunan soal, kalimat/perintah soal tidak jelas, teks soal itu bersifat ambigu.

Mengapa demikian? Siapa yang bertanggung jawab? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seolah menjadi tumpahan keluhan dari peserta didik dan orangtua.

Menanggapi hiruk pikuk ini, KPAI mendorong Kemendikbud untuk melaksanakan evaluasi secara transparan karena hal ini dianggap malparaktik evaluasi pendidikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta UNBK.

Selanjutnya Soal Drs. H. Muslim, M.Pd. menuturkan bahwa ujian nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar bukan seleksi. Penilaian hasil belajar memiliki prinsip terpadu, artinya penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pembelajaran, untuk mengukur ketercapaian. Karena itu, penilaian tidak boleh terlepas apalagi menyimpang dar pembelajaran.

Jika materi soal belum dipelajari peserta, ini salah siapa? Sekarang soal UNBK Matematika itu bandingkan dengan daftar Kompetensi Dasar (KD) yang dikeluarkan Kemdikbud. Jika semua materi soal merujuk ke KD, artinya kekeliruan berada di sekolah.

Akan tetapi, jika materi soal tidak sesuai dengan KD, artinya penyusunan soal melanggar prinsip terpadu. Awal Januari 2018, Kemdikbud telah mengeluarkan blueprint soal (yang merujuk ke daftar KD) yang dapat diunduh di internet oleh siapa saja.

Blueprint soal itu berisi kompetensi yang akan diuji dilihat dari cakupan materi dan level kognitifnya (level 1, 2, dan 3). Soal disusun harus sesuai dengan blueprint ini.

Guru kreatif akan membedah blueprint ini, menurunkannya ke dalam indikaor soal, lalu indikator soal dibuatkan soalnya dengan berbagai variasi. Kemudian, soalnya diujicobakan. Hasil ujicoba ditelaah untuk memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Jika ini yang dilakukan, mungkin yang dikeluhkan tidak akan muncul.

Kalau guru atau sekolah tidak juga mengunduh blueprint itu, bukankah memang seharusnya guru mengajar bertolak dari KD-KD yang sudah ditetapkan.

Lalu, apabila soal memang melenceng dari blueprint yang dikeluarkan Kemdikbud, perlu ditelusuri apakah penyusunan soal mengikuti prosedur penyusunan soal, mulai dari menyusun kisi-kisi pengembangan soal, menyusun soal, dan menelaah soal dari aspek kualitatif.

Kisi-kisi disusun berdasarkan blueprint, sementara soal disusun berdasarkan kisi-kisi. Kemudian, sebelum soal dirakit menjadi paket soal, soal-soal harus lebih dahulu ditelaah dari aspek kualitatif dengan aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Kemudian jika penelaah menemukan soal tidak sesuai indikator maka soal itu harus diperbaiki atau diganti.

Jika tahapan tersebut dilalui, tidak mungkin muncul yang soal tidak sesuai KD, tidak sesuai kaidah penyusunan, perintah soal tidak jelas, dan teks soal itu bersifat ambigu atau multitafsir.

Terkait sulitnya Soal UNBK SMA/MA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah menyampaikan permintaan maaf tentang kesulitan selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018. Beliau berjanji membenahi masalah tersebut untuk pelaksanaan UNBK tahun depan.

Muhadjir mendapat kritik terkait pelaksanaan UNBK SMA pada 10 hingga 13 April 2018. Di antaranya soal pertanyaan sulit dan tak sesuai pelajaran di sekolah.

"Soal itu, saya meminta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa kesulitan yang tak bisa ditoleransi," ungkap Muhadjir usai menemui Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

Muhadjir berjanji membenahi masalah tersebut. Namun ia memohon warga memaklumi masalah itu. Sebab, pemerintah tengah mengejar peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Kualitas pendidikan Indonesia, lanjut Muhadjir, masih lebih rendah ketimbang negara-negara di kawasan Asia, bahkan Asia Tenggara. Kemendikbud tengah memperbarui sistem pendidikan untuk meningkatkan standar kualitas ujian nasional.

Berbekal hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA), ujar Muhadjir, tingkat kualitas siswa Indonesia tergolong rendah. PISA merupakan sistem ujian dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia.

"Karena sesuai hasil PISA, kita sangat rendah. Ketika PISA rendah, kami (Kemendikbud) disalahkan, tapi ketika kami menaikkan standar membuat siswa sulit, kami juga salah. Tapi saya rasa kita terus mendorong anak-anak kita semakin berkualitas dengan meningkatkan standar ujian nasional kita," jelas Muhadjir.

Editor :
- Ir. Dedi Suharto
- Drs. Asep Rusmana D, S.H.


Sumber:
- tribunnews.com
- metrotvnews.com

Read More...