| 0 comments ]

Ujian Nasional tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 merupakan perpindahan masif pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) menjadi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) telah terselenggara dengan lancar dan terbukti berhasil meningkatkan kejujuran/integritas pelaksanaan ujian, sehingga meningkatkan kehandalan hasilnya.

Pelaksanaan UN (ujian nasional) tahun 2017 tersebut berjalan dengan sangat lancar dan relatif tidak banyak kendala dan masalah. Laporan kebocoran soal dan kecurangan jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Jumat (12-5-2017).

Dilanjutkannya, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), sekolah dengan indeks integritas ujian nasional (IIUN) tinggi atau sudah mengikuti UNBK di tahun 2016, capaiannya meningkat 3,39 poin. Sementara, sekolah yang tahun lalu mengikuti UNKP dengan diwarnai kecurangan, ditunjukkan dengan IIUN rendah, kemudian di tahun 2017 mengikuti UNBK, capaiannya mengalami penurunan/koreksi yang cukup signifikan.

Hal senada juga ditunjukkan oleh hasil sekolah UNKP di mana, sekolah penyelenggara UNKP dengan IIUN tinggi di tahun lalu dan berhasil mempertahankan indeks integritasnya di tahun 2017, mengalami peningkatan nilai UN sebesar 1,8 poin. Sedangkan, sekolah penyelenggara UNKP yang memiliki IIUN rendah di tahun 2016, tahun ini berhasil meningkatkan IIUN, dan nilai capaian UN terkoreksi atau mengalami penurunan signifikan.



Hasil menggembirakan juga ditunjukkan oleh provinsi-provinsi yang pada tahun-tahun sebelumnya memiliki IIUN tinggi, dan di tahun 2017 menyelenggarakan UNBK seratus persen. Nilai UN di ketiga provinsi tersebut meningkat; Provinsi Bangka-Belitung meningkat 4,31 poin, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta meningkat 4,2 poin, dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta meningkat 2,07 poin.

Sebaliknya, provinsi yang di tahun 2016 yang memiliki rata-rata IIUN rendah, ketika beralih ke UNBK menunjukkan penurunan nilai. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa UNBK adalah metode pengadministrasian tes yang lebih menjamin integritas pelaksanaan dan memberi gambaran capaian yang sesungguhnya.

Selanjutnya pada Tahun 2017 tersebut, Indonesia dapat dikatakan telah mengukir sejarah baru dalam penggunaan teknologi dalam ujian terstandar dengan terlaksananya UNBK di 30.577 sekolah/madrasah/pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang diikuti oleh 3.731.099 siswa dan peserta kegiatan belajar mengajar. Peningkatan jumlah peserta UNBK dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 410 persen, sementara peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK mencapai 760 persen.

Pada jenjang pendidikan menengah, UN diikuti oleh 1.312.023 siswa dari 12.501 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta 2.301.176 siswa dari 20.512 SMA/MA/sederajat. Untuk jenjang SMK, 1,176 juta siswa (90%) dilayani dengan komputer (UNBK), sementara pada jenjang SMA/MA 1,145 juta siswa (60%) dilayani dengan UNBK. Sisanya mengikuti UNKP.

Pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Provinsi Bangka-Belitung, DKI, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan telah 100 persen menggunakan UNBK. Sementara pada jenjang SMA/MA, Provinsi Bangka-Belitung, DKI Jakarta, dan DI (DI) Yogyakarta telah 100 persen menggunakan UNBK.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam mengatakan bahwa dalampelaksanaan UNBK, Kemendikbud melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya perguruan tinggi seperti ITS, UI, UGM, ITB serta BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) untuk teknologi dan pengamanannya.

Di samping itu kerja sama yang sangat baik dalam penyelenggaraan ujian nasional juga terjalin antara Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk pengamanan cyber-nya, serta perusahaan telekomunikasi untuk keamanan koneksi saat sinkronisasi data, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Telkom dan penyedia jaringan internet, para guru, proktor, serta komunitas TIK.

Sebagai informasi bahwa Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) mulai diperkenalkan pemerintah sejak diberlakukannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Computer Based Test (CBT) tahun 2015. Sejak tahun itu, UN tidak hanya mengukur pencapaian kemampuan akademik siswa tetapi juga mengukur tingkat kejujuran para pelaku UN (Ujian Nasional).

Terkait kendala gangguan teknis pelaksanaan UNBK seperti pemadaman listrik, gangguan koneksi internet, kerusakan jaringan, kerusakan server/komputer di sekolah meskipun masih terjadi tetapi semua dapat diatasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kerja sama dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak seperti PLN, penyedia jaringan internet, kepala sekolah, guru, proktor, teknisi, pengawas, komunitas TIK, dan siswa dalam mensukseskan UN, khususnya UNBK.

Sejak UN 2016 yang lalu Kemendikbud telah mendorong keterlibatan publik dalam menyukseskan Ujian Nasional yang berintegritas. Bagi masyarakat Kemendikbud menyediakan saluran untuk berkomunikasi dan mendapat informasi mengenai Ujian Nasional, atau memberi masukan dan pengaduan melalui Posko UN, laman un.kemdikbud.go.id, dan berbagai media sosial seperti akun @Kemdikbud_RI di twitter.

Sumber:
- kemdikbud.go.id
- bps.go.id
- kominfo.go.id
- jpp.go.id
- disdik.jabarprov.go.id
- sumber lainnya yang terpercaya.


0 comments

Post a Comment