| 0 comments ]

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mentargetkan 80 persen Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) di seluruh Indonesia bisa menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019 mendatang. Karena itu, pemasangan internet di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) harus segera dipercepat.

Menurutnya Menkominfo Rudiantara) mentargetkan tahun 2025 (pemasangan jaringan internet). Dia meminta agar dipercepat karena target UNBK tahun 2019 harus sudah 80 persen.

Menurutnya, pembangunan infrastuktur dan sarana prasana pendidikan di Indonesia bagian Timur menjadi salah satu daerah yang mesti diprioritaskan. Karena sebagian besar daerah Timur bahkan belum terjangkau jaringan internet sama sekali.

Pada tahun 2018 ini jumlah sekolah yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebanyak 63 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan UNBK untuk SMP pada 2017 yang sekitar 30 persen.

Namun begitu, peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK ternyata belum ditopang oleh kesiapan pemerintah. Karena nyatanya pada pelaksanan UNBK SMP tahun ini masih terjadi gangguan server.

Gangguan yang dimaksudkan itu terjadi karena kapasitas sangat over load, tahun ini menurutnya terjadi lonjakan peserta UN sangat drastis jumlah SMP yang ikut dibanding tahun lalu sehingga kapasitasnya tidak memadai yang diluar perkiraan pihaknya.

Hasil Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat tahun 2018 telah diserahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Mei 2018 yang lalu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Totok Suprayitno mengungkapkan bahwa hasil UN semakin reliabel dan dapat menjadi alat deteksi awal adanya kelemahan di dalam suatu sistem pembelajaran.

Meningkatnya reliabilitas hasil UN tersebut adalah akibat keberhasilan meminimalkan distorsi yang disebabkan oleh praktik-praktik kecurangan dalam ujian.

Sekolah dengan Indeks Integritas rendah di tahun 2017, ketika beralih ke moda komputer (UNBK) di tahun 2018, nilainya terkoreksi 28,01 poin. Sedangkan sekolah penyelenggara UNBK selama dua tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,33 poin.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sekaligus Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK) Hamid Muhammad menyampaikan perbaikan proses belajar tidak bisa dilakukan secara seragam. Pelatihan guru perlu mengakomodir ragam kebutuhan tiap satuan pendidikan dan salah satunya berdasarkan hasil analisis ujian nasional.

Nantinya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), menurutnya, dapat lebih optimal dalam merancang model dan melaksanakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan. Dinas Pendidikan perlu mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya atmosfer profesional di setiap MGMP dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) agar dapat menjadi wahana peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Adapun jumlah siswa peserta UNBK SMP/MTs tahun 2018 melonjak tajam dibandingkan tahun 2017. Sebanyak 1.977.027 (61,36%) peserta, sebelumnya hanya 1.136.739 (36,05%) peserta. Sementara itu, jumlah siswa peserta ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) SMP menurun tajam dari 2.016.443 (63,95%) peserta di tahun 2017 menjadi 1.244.880 (38,64%) peserta di tahun 2018.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan bahwa penyelenggaraan UN tingkat SMP tahun ini berjalan baik dan lancar sesuai dengan POS yang ditetapkan. "Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penyenggaraan UN baik UNBK maupun UNKP telah berjalan baik, manajemen waktu juga berjalan maksimal," jelas Bambang.

Ketua BSNP mengapresiasi praktik gotong royong dan berbagi sumber dalam pelaksanaan UNBK Tahun 2018. Peningkatan jumlah peserta UNBK merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah daerah dan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Terkait hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018 ini, dikatakan sebanyak 327,243 (97%) peserta ujian nasional dari pendidikan kesetaraan melaksanakan UNBK, dengan sebanyak 9.617 lembaga pendidikan kesetaraan. Terdapat 11 provinsi yang 100 persen menyelenggarakan moda UNBK Paket B dan Paket C yakni Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Sulawesi Barat.


Sumber:
- Kemdikbud
- republika.co.id
Read More...

| 0 comments ]

Menurut Drs. H. Muslim, M.Pd. salah seorang Pengawas SMA Provinsi Sumatera Selatan, bahwa peserta didik SMA/MA banyak yang mengeluhkan sulitnya soal UNBK, terutama pada Matematika sangat sulit, belum dipejari, soal tidak sesuai kaidah menyusunan soal, kalimat/perintah soal tidak jelas, teks soal itu bersifat ambigu.

Mengapa demikian? Siapa yang bertanggung jawab? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seolah menjadi tumpahan keluhan dari peserta didik dan orangtua.

Menanggapi hiruk pikuk ini, KPAI mendorong Kemendikbud untuk melaksanakan evaluasi secara transparan karena hal ini dianggap malparaktik evaluasi pendidikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta UNBK.

Selanjutnya Soal Drs. H. Muslim, M.Pd. menuturkan bahwa ujian nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar bukan seleksi. Penilaian hasil belajar memiliki prinsip terpadu, artinya penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pembelajaran, untuk mengukur ketercapaian. Karena itu, penilaian tidak boleh terlepas apalagi menyimpang dar pembelajaran.

Jika materi soal belum dipelajari peserta, ini salah siapa? Sekarang soal UNBK Matematika itu bandingkan dengan daftar Kompetensi Dasar (KD) yang dikeluarkan Kemdikbud. Jika semua materi soal merujuk ke KD, artinya kekeliruan berada di sekolah.

Akan tetapi, jika materi soal tidak sesuai dengan KD, artinya penyusunan soal melanggar prinsip terpadu. Awal Januari 2018, Kemdikbud telah mengeluarkan blueprint soal (yang merujuk ke daftar KD) yang dapat diunduh di internet oleh siapa saja.

Blueprint soal itu berisi kompetensi yang akan diuji dilihat dari cakupan materi dan level kognitifnya (level 1, 2, dan 3). Soal disusun harus sesuai dengan blueprint ini.

Guru kreatif akan membedah blueprint ini, menurunkannya ke dalam indikaor soal, lalu indikator soal dibuatkan soalnya dengan berbagai variasi. Kemudian, soalnya diujicobakan. Hasil ujicoba ditelaah untuk memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Jika ini yang dilakukan, mungkin yang dikeluhkan tidak akan muncul.

Kalau guru atau sekolah tidak juga mengunduh blueprint itu, bukankah memang seharusnya guru mengajar bertolak dari KD-KD yang sudah ditetapkan.

Lalu, apabila soal memang melenceng dari blueprint yang dikeluarkan Kemdikbud, perlu ditelusuri apakah penyusunan soal mengikuti prosedur penyusunan soal, mulai dari menyusun kisi-kisi pengembangan soal, menyusun soal, dan menelaah soal dari aspek kualitatif.

Kisi-kisi disusun berdasarkan blueprint, sementara soal disusun berdasarkan kisi-kisi. Kemudian, sebelum soal dirakit menjadi paket soal, soal-soal harus lebih dahulu ditelaah dari aspek kualitatif dengan aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Kemudian jika penelaah menemukan soal tidak sesuai indikator maka soal itu harus diperbaiki atau diganti.

Jika tahapan tersebut dilalui, tidak mungkin muncul yang soal tidak sesuai KD, tidak sesuai kaidah penyusunan, perintah soal tidak jelas, dan teks soal itu bersifat ambigu atau multitafsir.

Terkait sulitnya Soal UNBK SMA/MA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah menyampaikan permintaan maaf tentang kesulitan selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018. Beliau berjanji membenahi masalah tersebut untuk pelaksanaan UNBK tahun depan.

Muhadjir mendapat kritik terkait pelaksanaan UNBK SMA pada 10 hingga 13 April 2018. Di antaranya soal pertanyaan sulit dan tak sesuai pelajaran di sekolah.

"Soal itu, saya meminta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa kesulitan yang tak bisa ditoleransi," ungkap Muhadjir usai menemui Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

Muhadjir berjanji membenahi masalah tersebut. Namun ia memohon warga memaklumi masalah itu. Sebab, pemerintah tengah mengejar peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Kualitas pendidikan Indonesia, lanjut Muhadjir, masih lebih rendah ketimbang negara-negara di kawasan Asia, bahkan Asia Tenggara. Kemendikbud tengah memperbarui sistem pendidikan untuk meningkatkan standar kualitas ujian nasional.

Berbekal hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA), ujar Muhadjir, tingkat kualitas siswa Indonesia tergolong rendah. PISA merupakan sistem ujian dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia.

"Karena sesuai hasil PISA, kita sangat rendah. Ketika PISA rendah, kami (Kemendikbud) disalahkan, tapi ketika kami menaikkan standar membuat siswa sulit, kami juga salah. Tapi saya rasa kita terus mendorong anak-anak kita semakin berkualitas dengan meningkatkan standar ujian nasional kita," jelas Muhadjir.

Editor :
- Ir. Dedi Suharto
- Drs. Asep Rusmana D, S.H.


Sumber:
- tribunnews.com
- metrotvnews.com

Read More...

| 0 comments ]

Ujian Nasional tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 merupakan perpindahan masif pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) menjadi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) telah terselenggara dengan lancar dan terbukti berhasil meningkatkan kejujuran/integritas pelaksanaan ujian, sehingga meningkatkan kehandalan hasilnya.

Pelaksanaan UN (ujian nasional) tahun 2017 tersebut berjalan dengan sangat lancar dan relatif tidak banyak kendala dan masalah. Laporan kebocoran soal dan kecurangan jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Jumat (12-5-2017).

Dilanjutkannya, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), sekolah dengan indeks integritas ujian nasional (IIUN) tinggi atau sudah mengikuti UNBK di tahun 2016, capaiannya meningkat 3,39 poin. Sementara, sekolah yang tahun lalu mengikuti UNKP dengan diwarnai kecurangan, ditunjukkan dengan IIUN rendah, kemudian di tahun 2017 mengikuti UNBK, capaiannya mengalami penurunan/koreksi yang cukup signifikan.

Hal senada juga ditunjukkan oleh hasil sekolah UNKP di mana, sekolah penyelenggara UNKP dengan IIUN tinggi di tahun lalu dan berhasil mempertahankan indeks integritasnya di tahun 2017, mengalami peningkatan nilai UN sebesar 1,8 poin. Sedangkan, sekolah penyelenggara UNKP yang memiliki IIUN rendah di tahun 2016, tahun ini berhasil meningkatkan IIUN, dan nilai capaian UN terkoreksi atau mengalami penurunan signifikan.



Hasil menggembirakan juga ditunjukkan oleh provinsi-provinsi yang pada tahun-tahun sebelumnya memiliki IIUN tinggi, dan di tahun 2017 menyelenggarakan UNBK seratus persen. Nilai UN di ketiga provinsi tersebut meningkat; Provinsi Bangka-Belitung meningkat 4,31 poin, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta meningkat 4,2 poin, dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta meningkat 2,07 poin.

Sebaliknya, provinsi yang di tahun 2016 yang memiliki rata-rata IIUN rendah, ketika beralih ke UNBK menunjukkan penurunan nilai. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa UNBK adalah metode pengadministrasian tes yang lebih menjamin integritas pelaksanaan dan memberi gambaran capaian yang sesungguhnya.

Selanjutnya pada Tahun 2017 tersebut, Indonesia dapat dikatakan telah mengukir sejarah baru dalam penggunaan teknologi dalam ujian terstandar dengan terlaksananya UNBK di 30.577 sekolah/madrasah/pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang diikuti oleh 3.731.099 siswa dan peserta kegiatan belajar mengajar. Peningkatan jumlah peserta UNBK dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 410 persen, sementara peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK mencapai 760 persen.

Pada jenjang pendidikan menengah, UN diikuti oleh 1.312.023 siswa dari 12.501 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta 2.301.176 siswa dari 20.512 SMA/MA/sederajat. Untuk jenjang SMK, 1,176 juta siswa (90%) dilayani dengan komputer (UNBK), sementara pada jenjang SMA/MA 1,145 juta siswa (60%) dilayani dengan UNBK. Sisanya mengikuti UNKP.

Pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Provinsi Bangka-Belitung, DKI, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan telah 100 persen menggunakan UNBK. Sementara pada jenjang SMA/MA, Provinsi Bangka-Belitung, DKI Jakarta, dan DI (DI) Yogyakarta telah 100 persen menggunakan UNBK.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam mengatakan bahwa dalampelaksanaan UNBK, Kemendikbud melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya perguruan tinggi seperti ITS, UI, UGM, ITB serta BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) untuk teknologi dan pengamanannya.

Di samping itu kerja sama yang sangat baik dalam penyelenggaraan ujian nasional juga terjalin antara Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk pengamanan cyber-nya, serta perusahaan telekomunikasi untuk keamanan koneksi saat sinkronisasi data, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Telkom dan penyedia jaringan internet, para guru, proktor, serta komunitas TIK.

Sebagai informasi bahwa Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) mulai diperkenalkan pemerintah sejak diberlakukannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Computer Based Test (CBT) tahun 2015. Sejak tahun itu, UN tidak hanya mengukur pencapaian kemampuan akademik siswa tetapi juga mengukur tingkat kejujuran para pelaku UN (Ujian Nasional).

Terkait kendala gangguan teknis pelaksanaan UNBK seperti pemadaman listrik, gangguan koneksi internet, kerusakan jaringan, kerusakan server/komputer di sekolah meskipun masih terjadi tetapi semua dapat diatasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kerja sama dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak seperti PLN, penyedia jaringan internet, kepala sekolah, guru, proktor, teknisi, pengawas, komunitas TIK, dan siswa dalam mensukseskan UN, khususnya UNBK.

Sejak UN 2016 yang lalu Kemendikbud telah mendorong keterlibatan publik dalam menyukseskan Ujian Nasional yang berintegritas. Bagi masyarakat Kemendikbud menyediakan saluran untuk berkomunikasi dan mendapat informasi mengenai Ujian Nasional, atau memberi masukan dan pengaduan melalui Posko UN, laman un.kemdikbud.go.id, dan berbagai media sosial seperti akun @Kemdikbud_RI di twitter.

Sumber:
- kemdikbud.go.id
- bps.go.id
- kominfo.go.id
- jpp.go.id
- disdik.jabarprov.go.id
- sumber lainnya yang terpercaya.


Read More...

| 0 comments ]

Guna mengamankan pelaksanaan UN, khususnya UN berbasis komputer (UNBK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menjalin bekerja sama. Kerja sama kedua pihak akan adalama dalam hal pemberian perlindungan keamanan terhadap implementasi sistem ujian nasional (UN). Menurut data dari situs resmi Kemdikbud, kerja sama tersebut mulai dilakukan sejak awal Maret 2016 yang lalu.

Nota Kesepahaman antara Kemendikbud dengan Lemsaneg ditandatangani langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dan Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi di Gedung Ki Hadjar Dewantara Kemendikbud, Jakarta, pada Selasa pagi, tanggal 03 Maret 2016. Kedua pihak menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikbud merasa perlunya meningkatkan keamanannya dalam hal persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. Pengamanan UNBK (ujian nasional berbasis komputer) bisa dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan UN (ujian nasional).

Kerja sama tersebut merupakan inisiatif Kemendikbud untuk bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang bertujuan mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, teratur, berkesinambungan, dalam pengamanan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kemendikbud.

Kepala Lemsaneg, Djoko Setiadi mengatakan, Lemsaneg menyadari betapa penting dan strategisnya peranan Kemendikbud dalam usaha mencerdaskan generasi bangsa. Karena itu, Lemsaneg mengapresiasi inisiatif Kemendikbud yang dinilainya sebagai langkah tepat untuk bekerja sama dengan Lemsaneg dalam pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. “Kami nilai ini tepat diterapkan dalam sistem pendidikan nasional, misalnya dalam penyelenggaraan ujian nasional (berbasis komputer),” katanya.

Pak Djoko menuturkan, penyelenggaraan UNBK dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Langkah dukungan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi itu salah satunya dengan menerapkan penyelenggaraan persandian dalam pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. “Sehubungan dengan UNBK, hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah adanya aspek teknologi yang dimanfaatkan secara penuh. Lemsaneg berharap dapat ikut berkontribusi mengawal kesuksesan program ini (UNBK), khususnya pada konteks pengamanan teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Djoko.

Selain menyepakati pemberian perlindungan keamanan terhadap implementasi sistem ujian nasional, ruang lingkup kerja sama Kemendikbud dengan Lemsaneg juga meliputi pemberian perlindungan keamanan melalui implementasi sertifikat elektronik; penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; penelitian dan pengembangan di bidang persandian; dan penggunaan, peningkatan, dan pengembangan sumber daya.

Sebagai informasi tambahan bahwa Lembaga Sandi Negara merupakan lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bergerak di bidang pengamanan informasi rahasia negara. Lembaga ini biasa disingkat Lemsaneg atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi National Crypto Agency adalah institusi Pemerintah Republik Indonesia yang secara resmi menjadi pengelola persandian dan rahasia negara.

Selain memiliki tugas mengamankan informasi rahasia negara, Lemsaneg pun memiliki tugas lainnya, yaitu memperoleh informasi melalui analisis informasi rahasia pihak asing. Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan kegiatan intelijen sinyal. Kegiatan memperoleh informasi asing tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu fungsi intelijen, yaitu fungsi penyelidikan. Sehingga Lemsaneg memiliki dua misi utama, yaitu Penjaminan Keamanan Informasi, dan Intelijen Sinyal. Kedua misi tersebut selaras dengan misi yang dimiliki oleh badan persandian beberapa negara asing, seperti Amerika Serikat (NSA), Inggris (GCHQ), dan Australia dengan DSD-nya.


Sumber:
- kemdikbud.go.id
- sumber lainnya yang kredibel.



Read More...

| 0 comments ]

Di samping efektif untuk menghentikan praktik ketidakjujuran di sekolah, UNBK juga memiliki beberapa keunggulan yang lainnya.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria, pernah menyatakan bahwa UNBK jauh lebih unggul dari Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP), namun juga dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebaiknya tidak dipaksakan sehingga mengganggu kepentingan siswa.

Selanjutnya dikatakan juga oleh Teuku Ramli, setidaknya ada empat keunggulan UNBK dibanding UNKP (UN berbasis kertas / yang biasa).

Pertama, kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan karena potensi kecurangan hampir tidak ada mengingat waktu ujiannya relatif lebih singkat dan variasi soal sangat banyak sehingga peserta tidak dapat mencontek satu sama lain yang pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). BSNP, menurut Teuku Ramli, berencana mencantumkan moda ujian nasional yang dipakai dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kedua, UNBK lebih efisien dan ekonomis karena penyelenggara tidak perlu lagi membiayai pencetakan soal, distribusi, gudang, pengawalan, pemimdaian jawaban ujian, pemusnahan lembar jawaban dan sebagainya.

Ketiga, waktu penyelenggaraannya flexibel. UNBK bisa berbeda-beda waktu penyelenggaraannya karena tidak akan ada kebocoran kunci jawaban mengingat peserta tidak akan mengetahui varian soal UNBK yang akan dihadapi.

Keempat, hasil UNBK dapat segera diketahui karena penilaian hasil ujian dilakukan dengan otomatisasi.

Namun disamping keunggulan-keunggulannya, sistem itu memiliki sedikit kekurangan, diantaranya siswa merasa kelelahan menunggu sesi ujian. Sebagai contoh pelaksanaan UN di SMAN 78 dibagi menjadi tiga sesi. Sebab, sekolah itu hanya menyediakan 120 komputer dengan tiga ruangan. Tiap ruangan memiliki 40 komputer. Sedangkan, total peserta yang mengikuti Ujian Nasional 360 orang. Dengan demikian banyak juga siswa yang lelah karena menunggu ujian.


Sumber:
- kemdikbud.go.id
- metrotvnews.com

Read More...

| 0 comments ]

Program Ujian Nasional Berbasis Komputer disingkat UNBK atau dinamakan juga Computer Based Test (CBT) tiada lain merupakan suatu sistem pelaksanaan ujian nasional (UN) dengan menggunakan komputer sebagai media / sarana ujiannya. Di dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah biasa berjalan.

Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 secara online dan hanya terbatas di SMP Indonesia yang berada di Negara Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) Malaysia. Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Selanjutnya secara bertahap pada tahun 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 556 sekolah yang terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri. Pada tahun 2016 dilaksanakan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 4382 sekolah yang tediri dari 984 SMP/MTs, 1298 SMA/MA, dan 2100 SMK. Jumlah sekolah yang mengikuti UNBK tahun 2017 melonjak tajam menjadi 30.577 sekolah yang terdiri dari 11.096 SMP/MTs, 9.652 SMA/MA dan 9.829 SMK.

Meningkatnya jumlah sekolah UNBK pada tahun 2017 ini seiring dengan kebijakan resources sharing yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu memperkenankan sekolah yang sarana komputernya masih terbatas melaksanakan UNBK di sekolah lain yang sarana komputernya sudah memadai.

Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload).




Pelaksanaan UNBK Harus Perhatikan Ketersediaan Sarana

Dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), sekolah perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, fasilitas paling penting adalah ketersediaan komputer. Sekolah yang akan memakai sistem ini pun harus telah memiliki kesiapan sarana dan prasarana.

Di samping itu, pelaksanaan UNBK juga perlu persetujuan siswa. Jangan sampai sekolah ingin menggunakan UNBK, sementara ada siswa ingin memakai naskah soal. Hal ini artinya, sekolah tidak boleh membebani siswa dalam penyelenggaraan UNBK. Perlu ada koordinasi antara sekolah dengan berbagai pihak terkait tentang pembagian sumber daya yang ada untuk menunjang pelaksanaan UNBK.


UN Berbasis Komputer Efektif Hentikan Praktik Ketidakjujuran

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun kedua (2016) menjadi success story yang perlu diapresiasi. UNBK telah terbukti menjadi instrumen yang efektif untuk menanamkan karakter dan kejujuran melalui capaian indeks integritas.

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, UNBK efektif untuk menghentikan praktik ketidakjujuran di sekolah. Sekolah yang selama ini tidak jujur, meskipun capaian nilai UN-nya tidak turun, telah terkoreksi dengan adanya UNBK. Oleh karena itu, selama dua tahun terakhir ini pihak Kemdikbud tidak memberikan apresiasi atas capaian nilai UN, tetapi lebih mengapresiasi capaian kejujuran atau indeks integritas.



Sumber:
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- unbk.kemdikbud.go.id



Read More...