| 0 comments ]

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang mewakili Pemerintah kembali berkomitmen akan melaksanakan Ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK) maupun UNKP, beserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada tahun 2019.

Melalui surat edaran bernomor 0101/SDAR/BSNP/XI/2018, pada hari Kamis 29 November 2018, BSNP menetapkan POS (Prosedur Operasional Standar) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) tahun 2019. Kebijakan terkait Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) tahun 2019 tersebut dirilis di situs resmi BSNP pada tanggal 03 Desember 2018.

Penetapan POS tersebut dimuat dalam Keputusan BSNP Nomor 0048/P/BSNP/XI/2018 untuk POS USBN dan Nomor 0047/P/BSNP/XI/2018 untuk POS UN.

POS USBN dan UN merupakan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN dan UN tahun 2019. Secara umum, kebijakan USBN dan UN tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan kebijakan tahun 2018. Perbedaan pada jadwal pelaksanaan dan proyeksi jumlah peserta.

Terkait dengan soal, Ketua BSNP Bambang mengatakan, bahwa untuk USBN ada soal Pilihan Ganda (PG) sebanyak 90 persen dan soal uraian sebanyak 10 persen. Masih ada soal dari Pusat sebanyak 20-25 persen. Sisanya, 75-80 persen soal USBN disusun oleh masing-masing guru di satuan pendidikan yang dikonsolidasikan oleh MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja Pondok Pesantren Salafiyah.

Soal UN 100 persen disiapkan oleh Pusat. Semua soal dalam bentuk pilihan ganda, kecuali soal Matematika SMA/MA, SMK/MAK dan Paket C/Ulya yang terdiri atas pilihan ganda dan isian singkat. Demikian juga soal yang berorientasi pada penalaran tingkat tinggi (HOTS), masih diterapkan dalam UN 2019.

“Waktu pelaksanaan UN 2019 sedikit bergeser ke depan dibandingkan tahun 2018. UN tahun 2018 dimulai pada bulan April, sedangkan UN tahun 2019 dimulai pada bulan Maret. Pergeseran ini karena menyesuaikan waktu puasa Ramadhan yang diproyeksikan mulai tanggal 5 Mei 2019”, ujar Ketua BSNP.

Berikut POS POS UNBK dan UNKP 2019 beserta Pos USBN 2019 yang dapat diunduh melalui panduan download di bawah ini:

POS USBN Tahun 2019, dapat diunduh disini

POS Ujian Nasional Tahun 2019, dapat diunduh disini


Jadwal Pelaksanaan UN SMK/MAK tahun 2019 adalah tanggal 25-28 Maret 2019, sedangkan UN SMA/MA pada tanggal 1,2, 4, dan 8 April 2019. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. UN SMP/MTs pada tanggal 22-25 April 2019, sedangakn UN Program Paket B/Wustha pada tanggal 10-13 Mei 2019.

Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa moda pelaksanaan UN 2019 adalah dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Balitbang dan Direktorat terkait di Kemendikbud dan Kementerian Agama, untuk SMA/MA, SMK, dan Paket C ditargetkan 100 persen UNBK. Sedangkan untuk jenjang SMP ditargetken 85 persen UNBK, dan jenjang MTs serta Paket B ditargetkan 100 persen UNBK.

Selain itu, POS UN 2019 juga memuat kebijakan pelaksanaan UN di daerah terdampak gempa, yaitu daerah Lombok dan Sulawesi Tengah. Ada kebijakan khusus untuk pelaksanaan UN di daerah terkena dampak gempa. Secara teknis, Direktorat terkait dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dan akan terus berkoordinasi dengan daerah terdampak gempa.

Selain itu Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc (Sekretaris BSNP) mengatakan bahwa POS USBN dan UN telah diedarkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, Kanwil Kemenag, Balitbang, dan Direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Selanjutnya BSNP bersama Balitbang akan melaksanakan sosialisasi kebijakan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) dan UN (Ujian Nasional) 2019.

Semoga bermanfaat, Amiin Ya Robbal 'Alamin!


Sumber:
- kemdikbud.go.id
- bsnp-indonesia.org
Read More...

| 0 comments ]

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas membantu Menteri Pendidikan Nasional dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ujian nasional, telah merilis Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2018/2019 pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018. Keputusannya ditetapkan dalam Surat Keputusan BSNP Nomor : 0296/SKEP/BSNP/XI/2018 untuk Kisi-Kisi UN dan Nomor 0297/SKEP/BSNP/XI/2018 untuk Kisi-Kisi USBN.

Kisi-kisi tersebut berlaku untuk 2 (dua) jenis Ujian, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Pensil Kertas (UNPK) atau ujian nasional berbasis kertas dan pensil.

Fungsi Kisi-kisi tersebut adalah sebagai acuan pengembangan dan perakitan naskah soal ujian, baik soal USBN maupun soal UN. Kisi-kisi disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.

Menurut Ketua BSNP Bambang Suryadi, Ph.D, kebijakan USBN dan UN tahun 2019 secara umum tidak jauh berbeda dengan dengan kebijakan USBN dan UN tahun 2018. Perbedaannya ada pada 2 (dua) hal yakni pada jumlah peserta dan jadwal ujian.

“Bentuk soal USBN meliputi soal pilihan ganda sebanyak 90 persen dan soal esai sebanyak 10 persen. Masih ada soal dari Pusat sebanyak 20-25 persen untuk USBN, sedangkan untuk soal UN, 100 persen disiapkan oleh Pusat”, ucapnya seraya menambahkan penerapan soal yang berorientasi pada penalaran atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Untuk selanjutnya Kisi-kisi USBN dan UN Tahun 2019 tersebut dapat diunduh pada link di bawah ini:

Kisi-kisi USBN Tahun 2019, dapat diunduh disini

Kisi-kisi Ujian Nasional Tahun 2019, dapat diunduh disini.


Dengan disosialisasikannya kisi-kisi USBN dan UN ini, diharapkan para guru di masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan ketuntasan pembelajaran untuk persiapan ujian.

Terkait dengan pelaksanaan USBN dan UN, BSNP juga telah merilis POS USBN dan UN pada tanggal 03 Desember yang lalu, dengan mempertimbangkan masukan dari direktorat terkait. POS tersebut merupakan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN dan UN.


Sumber:
- kemdikbud.go.id
- bsnp-indonesia.org
Read More...

| 0 comments ]

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mentargetkan 80 persen Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) di seluruh Indonesia bisa menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019 mendatang. Karena itu, pemasangan internet di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) harus segera dipercepat.

Menurutnya Menkominfo Rudiantara) mentargetkan tahun 2025 (pemasangan jaringan internet). Dia meminta agar dipercepat karena target UNBK tahun 2019 harus sudah 80 persen.

Menurutnya, pembangunan infrastuktur dan sarana prasana pendidikan di Indonesia bagian Timur menjadi salah satu daerah yang mesti diprioritaskan. Karena sebagian besar daerah Timur bahkan belum terjangkau jaringan internet sama sekali.

Pada tahun 2018 ini jumlah sekolah yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebanyak 63 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan UNBK untuk SMP pada 2017 yang sekitar 30 persen.

Namun begitu, peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK ternyata belum ditopang oleh kesiapan pemerintah. Karena nyatanya pada pelaksanan UNBK SMP tahun ini masih terjadi gangguan server.

Gangguan yang dimaksudkan itu terjadi karena kapasitas sangat over load, tahun ini menurutnya terjadi lonjakan peserta UN sangat drastis jumlah SMP yang ikut dibanding tahun lalu sehingga kapasitasnya tidak memadai yang diluar perkiraan pihaknya.

Hasil Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat tahun 2018 telah diserahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Mei 2018 yang lalu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Totok Suprayitno mengungkapkan bahwa hasil UN semakin reliabel dan dapat menjadi alat deteksi awal adanya kelemahan di dalam suatu sistem pembelajaran.

Meningkatnya reliabilitas hasil UN tersebut adalah akibat keberhasilan meminimalkan distorsi yang disebabkan oleh praktik-praktik kecurangan dalam ujian.

Sekolah dengan Indeks Integritas rendah di tahun 2017, ketika beralih ke moda komputer (UNBK) di tahun 2018, nilainya terkoreksi 28,01 poin. Sedangkan sekolah penyelenggara UNBK selama dua tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,33 poin.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sekaligus Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK) Hamid Muhammad menyampaikan perbaikan proses belajar tidak bisa dilakukan secara seragam. Pelatihan guru perlu mengakomodir ragam kebutuhan tiap satuan pendidikan dan salah satunya berdasarkan hasil analisis ujian nasional.

Nantinya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), menurutnya, dapat lebih optimal dalam merancang model dan melaksanakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan. Dinas Pendidikan perlu mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya atmosfer profesional di setiap MGMP dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) agar dapat menjadi wahana peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Adapun jumlah siswa peserta UNBK SMP/MTs tahun 2018 melonjak tajam dibandingkan tahun 2017. Sebanyak 1.977.027 (61,36%) peserta, sebelumnya hanya 1.136.739 (36,05%) peserta. Sementara itu, jumlah siswa peserta ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) SMP menurun tajam dari 2.016.443 (63,95%) peserta di tahun 2017 menjadi 1.244.880 (38,64%) peserta di tahun 2018.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan bahwa penyelenggaraan UN tingkat SMP tahun ini berjalan baik dan lancar sesuai dengan POS yang ditetapkan. "Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penyenggaraan UN baik UNBK maupun UNKP telah berjalan baik, manajemen waktu juga berjalan maksimal," jelas Bambang.

Ketua BSNP mengapresiasi praktik gotong royong dan berbagi sumber dalam pelaksanaan UNBK Tahun 2018. Peningkatan jumlah peserta UNBK merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah daerah dan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Terkait hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018 ini, dikatakan sebanyak 327,243 (97%) peserta ujian nasional dari pendidikan kesetaraan melaksanakan UNBK, dengan sebanyak 9.617 lembaga pendidikan kesetaraan. Terdapat 11 provinsi yang 100 persen menyelenggarakan moda UNBK Paket B dan Paket C yakni Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Sulawesi Barat.


Sumber:
- Kemdikbud
- republika.co.id
Read More...

| 0 comments ]

Menurut Drs. H. Muslim, M.Pd. salah seorang Pengawas SMA Provinsi Sumatera Selatan, bahwa peserta didik SMA/MA banyak yang mengeluhkan sulitnya soal UNBK, terutama pada Matematika sangat sulit, belum dipejari, soal tidak sesuai kaidah menyusunan soal, kalimat/perintah soal tidak jelas, teks soal itu bersifat ambigu.

Mengapa demikian? Siapa yang bertanggung jawab? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seolah menjadi tumpahan keluhan dari peserta didik dan orangtua.

Menanggapi hiruk pikuk ini, KPAI mendorong Kemendikbud untuk melaksanakan evaluasi secara transparan karena hal ini dianggap malparaktik evaluasi pendidikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta UNBK.

Selanjutnya Soal Drs. H. Muslim, M.Pd. menuturkan bahwa ujian nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar bukan seleksi. Penilaian hasil belajar memiliki prinsip terpadu, artinya penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pembelajaran, untuk mengukur ketercapaian. Karena itu, penilaian tidak boleh terlepas apalagi menyimpang dar pembelajaran.

Jika materi soal belum dipelajari peserta, ini salah siapa? Sekarang soal UNBK Matematika itu bandingkan dengan daftar Kompetensi Dasar (KD) yang dikeluarkan Kemdikbud. Jika semua materi soal merujuk ke KD, artinya kekeliruan berada di sekolah.

Akan tetapi, jika materi soal tidak sesuai dengan KD, artinya penyusunan soal melanggar prinsip terpadu. Awal Januari 2018, Kemdikbud telah mengeluarkan blueprint soal (yang merujuk ke daftar KD) yang dapat diunduh di internet oleh siapa saja.

Blueprint soal itu berisi kompetensi yang akan diuji dilihat dari cakupan materi dan level kognitifnya (level 1, 2, dan 3). Soal disusun harus sesuai dengan blueprint ini.

Guru kreatif akan membedah blueprint ini, menurunkannya ke dalam indikaor soal, lalu indikator soal dibuatkan soalnya dengan berbagai variasi. Kemudian, soalnya diujicobakan. Hasil ujicoba ditelaah untuk memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Jika ini yang dilakukan, mungkin yang dikeluhkan tidak akan muncul.

Kalau guru atau sekolah tidak juga mengunduh blueprint itu, bukankah memang seharusnya guru mengajar bertolak dari KD-KD yang sudah ditetapkan.

Lalu, apabila soal memang melenceng dari blueprint yang dikeluarkan Kemdikbud, perlu ditelusuri apakah penyusunan soal mengikuti prosedur penyusunan soal, mulai dari menyusun kisi-kisi pengembangan soal, menyusun soal, dan menelaah soal dari aspek kualitatif.

Kisi-kisi disusun berdasarkan blueprint, sementara soal disusun berdasarkan kisi-kisi. Kemudian, sebelum soal dirakit menjadi paket soal, soal-soal harus lebih dahulu ditelaah dari aspek kualitatif dengan aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Kemudian jika penelaah menemukan soal tidak sesuai indikator maka soal itu harus diperbaiki atau diganti.

Jika tahapan tersebut dilalui, tidak mungkin muncul yang soal tidak sesuai KD, tidak sesuai kaidah penyusunan, perintah soal tidak jelas, dan teks soal itu bersifat ambigu atau multitafsir.

Terkait sulitnya Soal UNBK SMA/MA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah menyampaikan permintaan maaf tentang kesulitan selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018. Beliau berjanji membenahi masalah tersebut untuk pelaksanaan UNBK tahun depan.

Muhadjir mendapat kritik terkait pelaksanaan UNBK SMA pada 10 hingga 13 April 2018. Di antaranya soal pertanyaan sulit dan tak sesuai pelajaran di sekolah.

"Soal itu, saya meminta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa kesulitan yang tak bisa ditoleransi," ungkap Muhadjir usai menemui Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

Muhadjir berjanji membenahi masalah tersebut. Namun ia memohon warga memaklumi masalah itu. Sebab, pemerintah tengah mengejar peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Kualitas pendidikan Indonesia, lanjut Muhadjir, masih lebih rendah ketimbang negara-negara di kawasan Asia, bahkan Asia Tenggara. Kemendikbud tengah memperbarui sistem pendidikan untuk meningkatkan standar kualitas ujian nasional.

Berbekal hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA), ujar Muhadjir, tingkat kualitas siswa Indonesia tergolong rendah. PISA merupakan sistem ujian dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia.

"Karena sesuai hasil PISA, kita sangat rendah. Ketika PISA rendah, kami (Kemendikbud) disalahkan, tapi ketika kami menaikkan standar membuat siswa sulit, kami juga salah. Tapi saya rasa kita terus mendorong anak-anak kita semakin berkualitas dengan meningkatkan standar ujian nasional kita," jelas Muhadjir.

Editor :
- Ir. Dedi Suharto
- Drs. Asep Rusmana D, S.H.


Sumber:
- tribunnews.com
- metrotvnews.com

Read More...

| 0 comments ]

Ujian Nasional tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 merupakan perpindahan masif pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) menjadi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) telah terselenggara dengan lancar dan terbukti berhasil meningkatkan kejujuran/integritas pelaksanaan ujian, sehingga meningkatkan kehandalan hasilnya.

Pelaksanaan UN (ujian nasional) tahun 2017 tersebut berjalan dengan sangat lancar dan relatif tidak banyak kendala dan masalah. Laporan kebocoran soal dan kecurangan jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Jumat (12-5-2017).

Dilanjutkannya, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), sekolah dengan indeks integritas ujian nasional (IIUN) tinggi atau sudah mengikuti UNBK di tahun 2016, capaiannya meningkat 3,39 poin. Sementara, sekolah yang tahun lalu mengikuti UNKP dengan diwarnai kecurangan, ditunjukkan dengan IIUN rendah, kemudian di tahun 2017 mengikuti UNBK, capaiannya mengalami penurunan/koreksi yang cukup signifikan.

Hal senada juga ditunjukkan oleh hasil sekolah UNKP di mana, sekolah penyelenggara UNKP dengan IIUN tinggi di tahun lalu dan berhasil mempertahankan indeks integritasnya di tahun 2017, mengalami peningkatan nilai UN sebesar 1,8 poin. Sedangkan, sekolah penyelenggara UNKP yang memiliki IIUN rendah di tahun 2016, tahun ini berhasil meningkatkan IIUN, dan nilai capaian UN terkoreksi atau mengalami penurunan signifikan.



Hasil menggembirakan juga ditunjukkan oleh provinsi-provinsi yang pada tahun-tahun sebelumnya memiliki IIUN tinggi, dan di tahun 2017 menyelenggarakan UNBK seratus persen. Nilai UN di ketiga provinsi tersebut meningkat; Provinsi Bangka-Belitung meningkat 4,31 poin, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta meningkat 4,2 poin, dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta meningkat 2,07 poin.

Sebaliknya, provinsi yang di tahun 2016 yang memiliki rata-rata IIUN rendah, ketika beralih ke UNBK menunjukkan penurunan nilai. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa UNBK adalah metode pengadministrasian tes yang lebih menjamin integritas pelaksanaan dan memberi gambaran capaian yang sesungguhnya.

Selanjutnya pada Tahun 2017 tersebut, Indonesia dapat dikatakan telah mengukir sejarah baru dalam penggunaan teknologi dalam ujian terstandar dengan terlaksananya UNBK di 30.577 sekolah/madrasah/pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang diikuti oleh 3.731.099 siswa dan peserta kegiatan belajar mengajar. Peningkatan jumlah peserta UNBK dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 410 persen, sementara peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK mencapai 760 persen.

Pada jenjang pendidikan menengah, UN diikuti oleh 1.312.023 siswa dari 12.501 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta 2.301.176 siswa dari 20.512 SMA/MA/sederajat. Untuk jenjang SMK, 1,176 juta siswa (90%) dilayani dengan komputer (UNBK), sementara pada jenjang SMA/MA 1,145 juta siswa (60%) dilayani dengan UNBK. Sisanya mengikuti UNKP.

Pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Provinsi Bangka-Belitung, DKI, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan telah 100 persen menggunakan UNBK. Sementara pada jenjang SMA/MA, Provinsi Bangka-Belitung, DKI Jakarta, dan DI (DI) Yogyakarta telah 100 persen menggunakan UNBK.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam mengatakan bahwa dalampelaksanaan UNBK, Kemendikbud melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya perguruan tinggi seperti ITS, UI, UGM, ITB serta BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) untuk teknologi dan pengamanannya.

Di samping itu kerja sama yang sangat baik dalam penyelenggaraan ujian nasional juga terjalin antara Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk pengamanan cyber-nya, serta perusahaan telekomunikasi untuk keamanan koneksi saat sinkronisasi data, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Telkom dan penyedia jaringan internet, para guru, proktor, serta komunitas TIK.

Sebagai informasi bahwa Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) mulai diperkenalkan pemerintah sejak diberlakukannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Computer Based Test (CBT) tahun 2015. Sejak tahun itu, UN tidak hanya mengukur pencapaian kemampuan akademik siswa tetapi juga mengukur tingkat kejujuran para pelaku UN (Ujian Nasional).

Terkait kendala gangguan teknis pelaksanaan UNBK seperti pemadaman listrik, gangguan koneksi internet, kerusakan jaringan, kerusakan server/komputer di sekolah meskipun masih terjadi tetapi semua dapat diatasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kerja sama dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak seperti PLN, penyedia jaringan internet, kepala sekolah, guru, proktor, teknisi, pengawas, komunitas TIK, dan siswa dalam mensukseskan UN, khususnya UNBK.

Sejak UN 2016 yang lalu Kemendikbud telah mendorong keterlibatan publik dalam menyukseskan Ujian Nasional yang berintegritas. Bagi masyarakat Kemendikbud menyediakan saluran untuk berkomunikasi dan mendapat informasi mengenai Ujian Nasional, atau memberi masukan dan pengaduan melalui Posko UN, laman un.kemdikbud.go.id, dan berbagai media sosial seperti akun @Kemdikbud_RI di twitter.

Sumber:
- kemdikbud.go.id
- bps.go.id
- kominfo.go.id
- jpp.go.id
- disdik.jabarprov.go.id
- sumber lainnya yang terpercaya.


Read More...

| 0 comments ]

Guna mengamankan pelaksanaan UN, khususnya UN berbasis komputer (UNBK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menjalin bekerja sama. Kerja sama kedua pihak akan adalama dalam hal pemberian perlindungan keamanan terhadap implementasi sistem ujian nasional (UN). Menurut data dari situs resmi Kemdikbud, kerja sama tersebut mulai dilakukan sejak awal Maret 2016 yang lalu.

Nota Kesepahaman antara Kemendikbud dengan Lemsaneg ditandatangani langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dan Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi di Gedung Ki Hadjar Dewantara Kemendikbud, Jakarta, pada Selasa pagi, tanggal 03 Maret 2016. Kedua pihak menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikbud merasa perlunya meningkatkan keamanannya dalam hal persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. Pengamanan UNBK (ujian nasional berbasis komputer) bisa dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan UN (ujian nasional).

Kerja sama tersebut merupakan inisiatif Kemendikbud untuk bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang bertujuan mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, teratur, berkesinambungan, dalam pengamanan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kemendikbud.

Kepala Lemsaneg, Djoko Setiadi mengatakan, Lemsaneg menyadari betapa penting dan strategisnya peranan Kemendikbud dalam usaha mencerdaskan generasi bangsa. Karena itu, Lemsaneg mengapresiasi inisiatif Kemendikbud yang dinilainya sebagai langkah tepat untuk bekerja sama dengan Lemsaneg dalam pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. “Kami nilai ini tepat diterapkan dalam sistem pendidikan nasional, misalnya dalam penyelenggaraan ujian nasional (berbasis komputer),” katanya.

Pak Djoko menuturkan, penyelenggaraan UNBK dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Langkah dukungan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi itu salah satunya dengan menerapkan penyelenggaraan persandian dalam pengamanan teknologi informasi dan komunikasi. “Sehubungan dengan UNBK, hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah adanya aspek teknologi yang dimanfaatkan secara penuh. Lemsaneg berharap dapat ikut berkontribusi mengawal kesuksesan program ini (UNBK), khususnya pada konteks pengamanan teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Djoko.

Selain menyepakati pemberian perlindungan keamanan terhadap implementasi sistem ujian nasional, ruang lingkup kerja sama Kemendikbud dengan Lemsaneg juga meliputi pemberian perlindungan keamanan melalui implementasi sertifikat elektronik; penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; penelitian dan pengembangan di bidang persandian; dan penggunaan, peningkatan, dan pengembangan sumber daya.

Sebagai informasi tambahan bahwa Lembaga Sandi Negara merupakan lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bergerak di bidang pengamanan informasi rahasia negara. Lembaga ini biasa disingkat Lemsaneg atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi National Crypto Agency adalah institusi Pemerintah Republik Indonesia yang secara resmi menjadi pengelola persandian dan rahasia negara.

Selain memiliki tugas mengamankan informasi rahasia negara, Lemsaneg pun memiliki tugas lainnya, yaitu memperoleh informasi melalui analisis informasi rahasia pihak asing. Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan kegiatan intelijen sinyal. Kegiatan memperoleh informasi asing tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu fungsi intelijen, yaitu fungsi penyelidikan. Sehingga Lemsaneg memiliki dua misi utama, yaitu Penjaminan Keamanan Informasi, dan Intelijen Sinyal. Kedua misi tersebut selaras dengan misi yang dimiliki oleh badan persandian beberapa negara asing, seperti Amerika Serikat (NSA), Inggris (GCHQ), dan Australia dengan DSD-nya.


Sumber:
- kemdikbud.go.id
- sumber lainnya yang kredibel.



Read More...